POLITIK

‎Pansus Angket KPK DPR akan Lakukan Panggilan Kedua Untuk Miryam

Laporan Muchlis Fadjarudin | Senin, 19 Juni 2017 | 17:04 WIB
Pansus Angket KPK saat menyampaikan hasil rapat di ruang KK1, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (19/6/2017). Foto: Faiz suarasurabaya.net
suarasurabaya.net - ‎Panitia Khusus Angket KPK DPR RI akan melayangkan surat ke KPK untuk panggilan kedua kepada Miryam S Haryani tersangka kasus KTP-el.

Ini merupakan keputusan rapat Pansus Angket KPK setelah Pansus mendapat surat penolakan KPK untuk menghadirkan Miryam S Haryani.

"Setelah mendapat masukan-masukan dari anggota, maka kita akan melakukan pemanggilan kedua kepada saudari Miryam S Haryani pada rapat berikutnya nanti," ujar Dosy Iskandar Wakil Ketua Pansus Angket KPK saat menyampaikan hasil rapat di ruang KK1, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (19/6/2017).

Sebelumnya surat balasan dari KPK dibacakan Taufiqulhadi Wakil Ketua Pansus lainnya. Dalam surat tersebut, KPK belum meyakini keabsahan surat dari Pansus karena yang menandatangani adalah Wakil Ketua Pansus. Selain itu, Miryam saat ini sedang menjalani proses penyidikan KPK atas kasus KTP-el.

Menanggapi hal tersebut, Masinton Pasaribu anggota Pansus Angket KPK dari fraksi PDIP menilai kalau alasan di surat KPK itu mengada-ada.

"Alasan KPK mengada-ada. Perdebatan ini perdebatan yang dibangun untuk mendeligitimasi angket ini," kata Masinton dalam rapat.

Sementara Mukhamad Misbakhun anggota Pansus dari Fraksi Partai Golkar mengatakan kalau KPK salah memahami surat yang dikirim oleh DPR.

Kata dia, Pansus hanya fokus pada surat Miryam di persidangan yang menyebut ada ancaman dari beberapa anggota Komisi III dalam perkara KTP-el. Tetapi kepada Pansus lewat surat bermaterai dengan tulisan tangan kalau Miryam membantah dapat tekanan.

"Ada kesalahan dasar KPK memahami surat DPR yang memanggil Miryam. Yang dimaksud Pansus adalah perihal surat Miryam di Persidangan yang merasa diancam. Dan surat Miryam ke pansus yang membantah ditekan," kata Misbakhun.

Menurut Misbakhun, surat pemanggilan Miryam ini tidak ada hubungannya dengan Obstruction of Justice (menganggu proses hukum) ke KPK.

"Ini perlu diluruskan ke publik soal kebenaran surat Miryam, dan tidak ada kaitannya dengan materi kasus. Jadi terlalu jauh KPK menganggap ini sebagai Obstruction of Justice atau menghalang-halangi penyidikan," kata dia.

Junimart Girsang anggota Pansus dari Fraksi PDIP menilai sikap KPK menolak menghadirkan Miryam sebagai tindakan Contempt of Parliament (Melawan Parlemen).

"Kita jalankan proses hukum saja kalau begini. Panggil kembali Miryam. Kalau sampai tiga kali tidak hadir, maka bisa panggil paksa sesuai aturan Undang-Undang," kata Junimart.(faz/ipg)
Editor: Iping Supingah



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.
X
BACA LAINNYA