POLITIK

Edi Kusuma Wijaya: Yang Punya Safe House Itu LPSK, Bukan KPK

Laporan Muchlis Fadjarudin | Sabtu, 12 Agustus 2017 | 13:42 WIB
Edi Kusuma Wijaya anggota Pansus Angket KPK dari FPDIP. Foto: Faiz suarasurabaya.net
suarasurabaya.net - Edi Kusuma Wijaya anggota Pansus Angket KPK dari FPDIP menegaskan kalau yang mempunyai Safe House itu adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sehingga, kata dia, kalau KPK akan melindungi saksi atau korban demi kepentingan penyelidikan maupun penyidikan harus minta rekomendasi dari LPSK.

Menurut Edi, melihat kondisi "Rumah Sekap" atau KPK menyebut sebagai Safe House di daerah Depok, terlihat rumah itu tidak layak sebagai Safe House, tetapi seperti sekedar rumah singgah saja.

"Yang jelas begini, KPK tidak punya Safe House. Tidak boleh KPK punya Safe House, sesuai dengan aturan. Kalau misalkan KPK butuh pengamanan pelapor atau saksi, kan bisa kirim surat ke LPSK untuk minta bantuan," kata Edi di Jakarta, Sabtu (12/8/2017)

Sementara Masinton Pasaribu Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI menilai keberadaan safe house (rumah aman) untuk melindungi para saksi kasus korupsi milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ilegal. Pasalnya, keberadaan rumah aman tersebut tidak pernah dilaporkan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Keberadaan rumah yang katanya safe house ini tak pernah dilaporkan ke LPSK. A1 itu infonya. Saya sudah hubungi pimpinan LPSK," kata Masinton kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (12/8/2017).

Dalam Undang-Undang yang mengatur keberadaan rumah aman, kata Masinton, setiap lembaga penegak hukum yang mengelola rumah aman harus atas sepengetahuan dan mendapat persetujuan LPSK. Rumah aman yang dikelola tanpa sepengetahuan LPSK sama dengan ilegal.

"Karena keberadaan rumah aman ini kan dalam konteks perlindungan jiwa manusia untuk penegakan hukum melalui proses penyidikan," kata Anggota Komisi III DPR RI itu.

Lebih lanjut, politikus PDI Perjuangan ini juga mengkritisi terminologi rumah aman yang diungkapkan KPK. Berdasarkan penelurusan Pansus DPR di kawasan Depok dan Kelapa Gading pada Jumat (11/8/2017) malam, terminologi rumah aman terbantahkan dengan fakta yang ditemukan di lapangan.

Mengacu pada kesaksian Niko di depan sidang Pansus DPR, sebuah rumah di kawasan Depok yang disebut KPK sebagai rumah aman, justru tampak sebagai rumah sekap. Atap ada beberapa kamar bocor, ventilasi udara buruk, kamar mandi kecil, akses keluar masuk rumah ditutup rapat disertai penjagaan 24 jam.

"Kalau itu rumah aman, ya kondisi rumah itu harus aman dan juga nyaman untuk orang yang sedang menjalani masa perlindungan di rumah tersebut. Ini menurut kesaksian Niko, rumah seperti gudang," kata Masinton.

"Kondisi saat ini sudah lebih baik karena sudah diperbaiki sama yang punya. Dua tahun lalu sudah habis kontrak. Beda dengan dua tahun lalu yang memang kondisinya ya rumah sekap," ujar dia. (faz/bid/ipg)
Editor: Iping Supingah



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.