POLITIK

PDI Perjuangan Tegur Kader yang Meminta KPK Dibekukan

Laporan Denza Perdana | Senin, 11 September 2017 | 16:28 WIB
Hasto Kristianto Sekjen DPP PDI Perjuangan (dua dari kiri) saat memberikan keterangan pers usai makan siang di Kediaman Wali Kota Surabaya, Senin (21/9/2017), didampingi para pemimpin daerah di Jatim. Foto: Denza suarasurabaya.net
suarasurabaya.net - Hasto Kristianto Sekjen PDI Perjuangan menegaskan, partai banteng moncong putih itu tidak sedang mewacanakan pembekuan maupun pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tidak ada pembekuan, tidak ada pembubaran. Bagaimanapun juga sikap fraksi sebagai kepanjangan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai, itu ditentukan oleh DPP Partai," ujar Hasto usai makan siang dengan Megawati dan Tri Rismaharini di Kediaman Wali Kota Surabaya, Senin (11/9/2017).

Hasto mengatakan, apa yang dikatakan oleh Henry Yosodiningrat Anggota Pansus Hak Angket terhadap KPK merupakan sikap individual.

"Karena itulah partai memberikan teguran kepada yang bersangkutan agar berhati-hati, serta mengedepankan kemampuannya dalam berdisiplin sebagai kader partai. Disiplin dalam berpikir, disiplin dalam bertindak, dan disiplin dalam berbicara," ujar Hasto.

Sebelumnya, Henry Yosodiningrat Anggota Pansus Hak Angket terhadap KPK dari Fraksi PDI Perjuangan sempat menyatakan pendapat tentang pembekuan KPK untuk sementara waktu.

Henry berpendapat, dari hasil penyelidikan panitia angket ada banyak hal di tubuh KPK perlu dibenahi. Menurutnya, pembenahan ini membutuhkan waktu cukup lama.

Sebab itulah, dia menyatakan, kalau memang diperlukan untuk sementara waktu KPK bisa dibekukan selama pembenahan di tubuh KPK dilakukan.

Dia mengusulkan, selama KPK dibekukan wewenang pemberantasan korupsi bisa diserahkan kembali kepada Kepolisian dan Kejaksaan Agung.

Pernyataan Henry ini bahkan didukung kleh Fahri Hamzah Wakil Ketua DPR yang justru menyerukan agar KPK dibubarkan. Fahri menyatakan, Presiden bisa mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk pembubaran ini.

Dia berpendapat, banyak terjadi pelanggaran peraturan internal oleh oleh KPK. Sementara, tingkat korupsi di Indonesia masih tetap tinggi.(den/ipg)
Editor: Iping Supingah



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.