POLITIK

Fahri Hamzah Ingatkan Jokowi Agar Tidak Mau Diseret-seret KPK

Laporan Muchlis Fadjarudin | Selasa, 14 November 2017 | 17:38 WIB
Fahri Hamzah Wakil Ketua DPR RI. Foto: Faiz suarasurabaya.net
suarasurabaya.net - Fahri Hamzah Wakil Ketua DPR RI mengingatkan Joko Widodo Presiden untuk tidak mau diseret-seret oleh KPK dalam proses penegakan hukum. Hal itu terkait sikap KPK yang selalu datang ke Presiden ketika berhadapan dengan hukum, dan meminta untuk tidak memproses kasusnya.

Fahri mencontohkan dalam kasus dugaan pemalsuan surat pencegahan Setya Novanto Ketua Umum Partai Golkar dimana Bareskrim telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang melibatkan Agus Rahardjo dan Saut Situmorang dua pimpinan KPK. Tidak lama setelah itu, Jokowi Presiden minta kasus tersebut dihentikan kalau tidak ada bukti dan fakta.

"Fakta hukum dalam kasus SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan) Bareskrim Polri ke Kejagung, terkait dugaan surat palsu yang dilakukan oleh Agus Rahardjo dan Saut Situmorang, KPK selalu minta bantuan presiden," ujar Fahri Hamzah dalam forum legislasi di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/11/2017).

Anehnya lagi, kata dia, KPK selalu menolak panggilan pansus angket. Sikap ini, kata Fahri, menunjukkan pembangkangan KPK terhadap hukum sendiri. Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pansus angket itu legal.

"Maka ke depan harus ada aturan mengikat antara sesama lembaga negara termasuk KPK. Sehingga KPK ini tidak merasa benar dan selalu benar sendiri. Siapa saja yang coba mengkritisi selalu disebut melemahkan dan mendukung korupsi," tegas dia.

Menurut Fahri, pemikiran seperti itu yang perlu diluruskan. Dimana KPK dalam temuan pansus terbukti mempunyai kesalahan, yaitu abuse of power, sewenang-wenang, menciptakan drama dan lainnya.

Fakta memperlihatkan sebanyak 7 kali kalah dalam peradilan dan lain-lain, membuktikan bahwa kinerja KPK banyak yang salah.

"Kasus pencoretan nama-nama calon menteri Kabinet Kerja bukti bahwa KPK intervensi eksekutif, dan nama-nama yang diwarnai kuning dan merah itu diproses tidak sekarang? Sementara namanya sudah hancur di masyarakat. Inilah yang harus jadi pelajaran bersama dan kalau salah tidak boleh kita biarkan KPK ini," kata Fahri.

Fahri menilai kalau 15 tahun ini sudah cukup KPK bekerja dan terbukti tidak ada kasus-kasus besar yang diungkap.

"Justru, kepolisian lebih masif dan produktif, apalagi kalau ada Densus Tipikor, maka KPK tidak diperlukan lagi. Kalau KPK terus meminta bantuan presiden, konyol dan amatiran ini," pungkas dia.(faz/iss/ipg)
Editor: Iping Supingah



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.