POLITIK

Ketum PBNU: Pembentukan Poros Islam di Pilpres Lebih Besar Mudaratnya

Laporan Jose Asmanu | Minggu, 11 Maret 2018 | 18:31 WIB
KH Said Aqil Siradj Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Foto: nu.or.id
suarasurabaya.net - KH Said Aqil Siroj Ketua Umum PBNU menyatakan ketidaksetujuannya dengan wacana pembentukan "Poros Islam" pada Pilpres 2019 mendatang. Menurutnya wacana itu mencerminkan kemunduran.

Pemilihan calon presiden maupun kepala daerah, kata Said Aqil, yang diperlukan hanyalah adu progam. "Bukan membawa agama dalam kancah politik. Karena itu pembentukan poros partai Islam tidak diperlukan," katanya kepada suarasurabaya.net, Minggu (11/3/2018).

Said Aqil menyarankan agar Elit partai yang mewacanakan pembentukan poros partai Islam mengkaji ulang wancana itu dan menempatkan agama pada 'makam'-nya.

Penduduk Indonesia, diakui oleh Said Aqil, memang mayorotas Islam. Tuhannya sama, nabinya sama, kiblatnya pun sama. Tapi kesamaan itu tidak bisa lantas dijadikan ukuran menentukan pilihan dan hak politik. Sebab menurutnya, umat Islam tersebar di 14 partai politik yang akan berkompetisi di Pemilu/Pilpres 2019 mendatang.

Said Aqil berkeyakinan, partai Politik yang berbasis Islam, seperti PKB, PKS, PAN, PKS, PPP dan PBB, belum tentu mau bergabung dalam poros Islam meskipun gagasan atau wacana pembentukan poros Islam itu datang dari elit partai berbasis Islam.

"Saya tidak setuju adanya wacana poros Islam. Karena akan lebih besar mudaratnya dariapada manfaatnya," kata Said Aqil Siradj, tegas.

Muhaimin Iskandar Ketua Umum DPP PKB menyatakan, pembentukan poros Islam baru wacana. Tujuannya untuk memberikan alternatif disamping Joko Widodo dan Prabowo Subianto dalam Piplres 2019 mendatang.

"Kalau partai berbasis Islam bergabung, maka total suara mencapai 40 persen. Cukup untuk mengajukan capres dengan syarat minimal 20 persen," kata Muhaimin beberapa waktu lalu.(den)
Editor: Denza Perdana



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.