POLITIK

Bawaslu: 16 Petahana di Pilkada Jatim, ASN Rawan Tidak Netral

Laporan Denza Perdana | Rabu, 14 Maret 2018 | 12:16 WIB
Ilustrasi. Grafis: suarasurabaya.net
suarasurabaya.net - Ada 16 calon kepala daerah petahana menjadi peserta Pilkada Serentak di Jawa Timur 2018. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) rawan tidak netral.

Dari 63 calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, 16 calon di antaranya adalah petahana yang maju. Jumlah ini sebanyak 15 persen dari total peserta Pilkada Serentak 2018.

Mereka di antaranya:
1. Emil Elistianto Dardak Bupati Trenggalek yang kini maju sebagai Calon Wakil Gubernur Jawa Timur.
2. Syaifullah Yusuf Wakil Gubernur Jawa Timur yang kini maju sebagai Calon Gubernur Jawa Timur.
3. Mohammad Irsyad Yusuf Bupati Pasuruan yang kini maju sebagai Calon Bupati Pasuruan.
4. Abdullah Abu Bakar Wali Kota Kota Kediri yang kini maju sebagai Calon Wali Kota Kediri.
5. Lilik Muhibbah Wakil Wali Kota Kediri yang kini maju sebagai Calon Wakil Wali Kota Kediri.
6. Nyono Suharli Wihandoko Bupati Jombang yang kini maju sebagai Calon Bupati Jombang.
7. Mundjidah Wahab Wakil Bupati Jombang yang kini maju sebagai Calon Bupati Jombang.
8. Anton Wali Kota Malang yang kini maju sebagai Calon Wali Kota Malang.
9. Sutiaji Wakil Wali Kota Malang yang kini maju sebagai Wali Kota Malang.
10. Syahri Mulyo Bupati Tulungagung yang kini maju sebagai Calon Bupati Tulungagung.
11. Maryoto Birowo Wakil Bupati Tulungagung yang kini maju sebagai Calon Wakil Bupati Tulungagung.
12. Mondir A Rofii Wakil Bupati Bangkalan yang kini maju sebagai Calon Wakil Bupati Bangkalan.
13. Salwa Arifin Wakil Bupati Bondowoso yang kini maju sebagai Calon Bupati Bondowoso.
14 As'at Bupati Lumajang yang kini maju sebagai Calon Bupati Lumajang.
15. Puput Tantriana Sari Bupati Probolinggo yang kini maju sebagai Calon Bupati Probolinggo.
16. Timbul Prihanjoko Wakil Bupati Probolinggo yang kini maju sebagai Calon Wakil Bupati Probolinggo.

Saat ini, tahap Pilkada Serentak di Jatim 2018 sudah memasuki masa kampanye. Ada satu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Pilgub) Jatim dan sembilan pilkada kabupaten/kota di Jawa Timur.

Sembilan kabupaten/kota selain Pilgub Jatim yang menyelenggarakan Pilkada itu antara lain:
1. Kabupaten Pasuruan
2. Kota Kediri
3. Kabupaten Jombang
5. Kota Malang
6. Kabupaten Tulunggagung
7. Kabupaten Bangkalan
8. Kabupaten Bondowoso
9. Kabupaten Lumajang
10. Kabupaten Probolinggo.

Aang Kunaifi Anggota Bawaslu Jatim mengatakan, di masa kampanye Pilkada Serentak 2018 ini, potensi kerawanan melibatkan ASN bisa di kabupaten/kota yang ada calon Petahana.

"Calon petahana itu tetap memiliki lingkaran hubungan dengan ASN di wilayahnya. Tidak mustahil akan ada ajakan, promosi, dan gandengan dari petahana kepada ASN. Belum lagi ada suami atau istri calon kepala daerah yang juga ASN," katanya, Rabu (14/3/2018).

Aang mengingatkan agar perhatian khusus tetap harus dilakukan, terutama di daerah yang menyelenggarakan Pilkada. Demikian halnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, di masa kampanye Pilgub Jatim.

Kemarin, Selasa (13/3/2018), Soekarwo Gubernur Jawa Timur juga menyinggung hal ini setelah melantik empat Penjabat (PJ) Bupati untuk empat kabupaten yang sedang menyelenggarakan Pilkada Serentak.

Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo mengatakan, salah satu tugas PJ Bupati adalah memastikan Pilkada Serentak 2018 di daerah yang dia pimpin berjalan aman dan lancar sehingga menghasilkan pemimpin yang baik.

Namun, dia menekankan, ada tugas yang lebih penting lagi, yakni memastikan netralitas ASN di lingkungan pemerintahan yang dia pimpin selama berlangsungnya Pilkada Serentak 2018.

"Netralitas PNS itu penting sekali. Karena ini akan menunjukkan matangnya ASN itu untuk melakukan demokratisasi. Karena dia bukan politisi. Jadi harus sering kita kumpulkan," ujar Pakde Karwo.

Masalah netralitas ASN, kata Pakde Karwo, sangat serius dan harus diperhatikan. Soal kesukaan terhadap calon kandidat tertentu oleh masing-masing ASN, Pakde Karwo mempersilakan.

"Silakan, kalau kesukaan, dia suka siapa, itu tidak masalah. Silakan. Itu hak pribadi. Negara tidak punya wewenang untuk mempengaruhi hak pribadi," katanya.(den/ipg)
Editor: Iping Supingah



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.