POLITIK

Pengamat: Fenomena Demokrasi di Pilpres 2019 Telah Bergeser

Laporan Agustina Suminar | Kamis, 11 Oktober 2018 | 09:12 WIB
Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut satu Joko Widodo (kedua kanan) dan Ma'ruf Amin (kanan) serta pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut dua Prabowo Subianto (kedua kiri) dan Sandiaga Uno berfoto bersama usai Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Capres dan Cawapres Pemilu 2019 di kantor KPU, Jakarta, Jumat (21/9/2018). Foto: Antara
suarasurabaya.net - Ahmad Atang pengamat politik Universitas Muhammadiyah Kupang, berpendapat fenomena dukung mendukung pasangan calon pada Pilpres 2019 membuktikan bahwa demokrasi Indonesia telah mengalami pergeseran.

"Fenomena dukung mendukung merupakan hal yang wajar dalam politik, tetapi harus dipahami bahwa demokrasi kita hari ini telah bergeser dari demokrasi representatif ke demokrasi partisipatif, dan dari demokrasi institusi ke demokrasi individu," kata Ahmad Atang kepada Antara di Kupang, Kamis (11/10/2018).

Dia mengemukakan hal itu, ketika dimintai pandangan seputar fenomena politik menjelang Pilpres 2019, di mana banyak kader partai yang mendukung calon presiden-wakil presiden yang bukan diusung partainya.

Ia menambahkan, fenomena dukung mendukung pasangan calon pada pilpres mendatang merupakan hal yang wajar dalam politik.

Hal ini pula merujuk pada konsep politik yang terkait langsung dalam memahami politik adalah persepsi publik terhadap figur.

"Semakin tinggi ekspektasi publik terhadap figur itu positif, akan mendorong publik memberikan dukungan kepadanya, begitu juga sebaliknya," tuturnya.

Dengan demikian, dari dua figur yang akan bertarung pada pilpres mendatang, menampakan fenomena partisan politik lokal memberi dukungan yang berbeda dengan sikap koalisi partai di pusat.

Walaupun demikian, kasus banyaknya kepala daerah yang mendukung Jokowi, misalnya, sementara partainya mendukung Prabowo menunjukan adanya pembangkangan politik yang dilakukan oleh kader partai.

"Di sini, kader daerah lebih melihat figur Jokowi bukan partai," ucapnya.

Menurut dia, jika dilihat dari aspek hirarkis organisasi politik, maka tindakan tersebut merupakan perlawanan internal.

Namun, harus juga dipahami bahwa demokrasi hari ini telah bergeser dari demokrasi representatif ke demokrasi partisipatif dan dari demokrasi institusi ke demokrasi individu. Maka kader daerah lebih melihat figur Jokowi, bukan partai.

Figuritas kata dia, memainkan peran sangat penting dalam membangun 'image' politik untuk meraih dukungan.

Faktor lain adalah, politik merupakan sesuatu yang sangat kontekstual. Sehingga ketika konteks lokal lebih menguntungkan untuk mendukung Jokowi. Maka tidak ada pilihan lain untuk melawan arus sehingga kepentingan lokal menjadi alasan pembangkangan yang dilakukan oleh kader di daerah, ujar Ahmad Atang.(tin/ipg)
Editor: Iping Supingah



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.