POLITIK

‎Isu Adanya Operasi Intelijen Terhadap Rizieq Shihab Menyebabkan Kegaduhan Baru

Laporan Muchlis Fadjarudin | Jumat, 09 November 2018 | 19:01 WIB
Arwani Thomafi Anggota Komisi I DPR. Foto: Faiz suarasurabaya.net
suarasurabaya.net - Arwani Thomafi Anggota Komisi I DPR meminta masyarakat Indonesia tidak mempolitisasi kasus Muhammad Rizieq Shihab (MRS), yang bermasalah dengan pemerintahan Arab Saudi dan mempercayakan kepada hukum yang berlaku di pemerintahan Arab Saudi.

"Hal ini mencermati perkembangan penyelidikan terhadap MRS terkait bendera yang mirip ISIS dan HTI yang diamankan oleh Kerajaan Arab Saudi (KSA)," ujar Arwani yang juga Ketua Fraksi PPP MPR RI di Jakarta, Jumat (9/11/2018).

Atas peristiwa tersebut, kata Arwani, di Indonesia terjadi spekulasi politik, halusinasi, delusi, dan syak wasangka atas peristiwa tersebut, serta dikaitkan dengan pemerintah Indonesia.

"Kami menyesalkan spekulasi, halusinasi, delusi serta syak wasangka yang dikonstruksi oleh sejumlah pihak atas peristiwa yang menimpa MRS di Mekkah itu," kata dia.

Menurut Arwani, spekulasi tersebut justru membuat kegaduhan baru di tanah air. Sikap saling curiga muncul di antara anak bangsa. Seperti pernyataan yang menyebutkan ada operasi intelijen dalam kasus yang menimpa MRS tersebut.

Tentu, kata Arwani, ini merupakan pernyataan menyesatkan dan tidak berdasar. Bahwa relasi RI dan KSA telah berjalan lama dan dalam perkembangan mutakhir makin menunjukkan harmoni dan saling menghormati satu dengan lainnya.

"Jadi, janganlah dirusak oleh penyataan yang hanya berpijak pada halusinasi yang tidak mendasar fakta dan data," jelasnya.

Padahal, sejatinya, dalam kasus MRS, pemerintah Indonesia melalui Kemlu RI dan Kedutaan Besar Indonesia di KSA telah aktif melakukan pemantauan dan pendampingan atas peristiwa yang menimpa MRS.

"Langkah Menlu dan Dubes Indonesia untuk Arab Saudi dalam kasus MRS ini sudah tepat, karena melindungi warga negara Indonesia termasuk MRS," jelas Arwani.

Dengan demikian, peristiwa yang dialami MRS itu terjadi di Mekkah, Arab Saudi. Bukan di tanah air. Sehingga sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada otoritas keamanan KSA.

"Pemerintah KSA memiliki kedaulatan untuk menuntaskan masalah tersebut. Jadi, kalau kita terus berspekulasi dan berhalusinasi justru semakin membuka ruang penghinaan terhadap kedaulatan KSA," pungkas dia. (faz/nin/ipg)
Editor: Iping Supingah



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.