POLITIK

KPU Melarang Konvoi Keliling Kota Saat Kampanye Terbuka, Kecuali...

Laporan Agustina Suminar | Sabtu, 23 Maret 2019 | 11:31 WIB
Ilustrasi, konvoi unjuk rasa. Foto: Dok./Abidin suarasurabaya.net
suarasurabaya.net - Penyelenggaraan kampanye rapat umum atau kampanye terbuka sering didahului dengan konvoi kendaraan bermotor. Untuk itu, agar konvoi tidak sampai mengganggu lalu lintas dan pengguna jalan yang lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat menetapkan beberapa aturan.

Pertama, konvoi harus mendapat pengawalan dari pihak kepolisian. Kedua, rute konvoi hanya berlaku dari titik kumpul massa hingga lokasi kampanye terbuka.

"Arak-arakan diperbolehkan, tapi harus dengan pengawalan pihak kepolisian. Yang diperbolehkan dalam rute konvoi hanya dari lokasi titik kumpul massa ke lokasi rapat umum, jangan muter-muter dulu keliling kota baru ke lokasi, itu tidak boleh," kata Gogot Cahyo Baskoro Komisioner KPU Jawa Timur kepada Radio Suara Surabaya, Sabtu (23/3/2019).

Menurut Gatot, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pelaksana konvoi, bahwa pihak kepolisian lah yang akan mengatur rute tercepat yang bisa digunakan oleh peserta menuju lokasi kampanye terbuka. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan di jalur-jalur yang dilewati oleh peserta konvoi.

Seperti diketahui, penyelenggaraan kampanye terbuka dimulai tanggal 24 Maret hingga 13 April 2019, yakni selama 21 hari sebelum masa tenang pencoblosan.

Dalam hal ini, yang berhak untuk menyelenggarakan kampanye terbuka dalam tingkatan pemilihan Capres-Cawapres adalah pasangan calon itu sendiri. Berbeda dengan kampanye terbuka calon legislatif, yang berhak menyelenggarakan adalah Partai Politik. Sedangkan untuk kampanye terbuka calon anggota DPD, maka yang berhak mengadakan ada para calon per-orangan.

"Caleg tidak punya hak untuk dapat mengadakan kampanye rapat umum, yang berhak adalah Parpolnya. Sedangkan kampanye rapat umum Parpol dijadwalkan berdasarkan dukungan politik ke Capres-Cawapres," kata Gatot.

Dalam kampanye rapat umum, KPU membagi wilayah di Indonesia menjadi 2 zona, yang mana masing-masing zona terdiri dari 17 provinsi. Jadwal setiap paslon di masing-masing zona terbagi setiap 2 hari dan digilir secara bergantian.

Sedangkan untuk kampanye di media massa, KPU RI berbagi peran dengan KPU Provinsi. KPU RI memfasilitasi iklan kampanye untuk peserta pemilu Capres-Cawapres dan Parpol. Disisi lain, KPU Provinsi memfasilitasi kampanya per-orangan dan anggota DPD. Sehingga dalam hal ini, KPU Kabupaten/Kota tidak memiliki hak untuk memfasilitasi peserta pemilu untuk berkampanye di media massa.

"Iklan kampanye tambahan maksudnya parpol peserta pemilu masih diperbolehkan untuk memasang kampanye dalam bentuk media massa selama 21 hari. Namun ada pembatasan-pembatasan yang perlu diperhatikan, misal mau pasang di media cetak secara madiri itu dibatasi dari sisi jumlah," ujarnya.

Untuk itu, Gatot meminta masyarakat untuk ikut pro aktif dalam memberikan kririk, saran, masukan, maupun melaporkan pelanggaran dalam berkampanye. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan cara berkampanye yang lebih untuk ke depannya.

"Ketika masyarakat pro aktif, pelaksaan kampanye rapat umum ini akan semakin baik," tambah Gatot.(tin/ipg)
Editor: Iping Supingah



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.