POLITIK

KPU Klaim Sudah Selesaikan Dugaan DPT yang Dipemasalahkan BPN Prabowo-Sandi

Laporan Farid Kusuma | Senin, 15 April 2019 | 21:22 WIB
Viryan Azis Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Foto: Dok./Faiz suarasurabaya.net
suarasurabaya.net - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan sudah menyelesaikan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 yang diduga bermasalah oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pasangan calon presiden nomor urut 02.

Viryan Azis Komisioner KPU mengatakan, tanggal 14 April 2019, KPU mengadakan pertemuan dengan perwakilan TKN 01 (Aria Bima) dan perwakilan BPN 02 (Hasyim Djojohadikusumo) untuk menyampaikan paparan dan dokumen penyelesaian atas laporan BPN 02 terhadap dugaan DPT bermasalah.

Terkait data 17,5 juta (17.553.299), KPU menjelaskan itu adalah jumlah pemilih yang memiliki tanggal dan bulan lahir 1 Januari, 1 Juli, dan 31 Desember yang menjadi bagian dari DPTHP-2 Pemilu 2019 yang diduga bermasalah.

Terhadap dugaan DPT 17,5 juta bermasalah, KPU telah menyelesaikan dengan melakukan koordinasi dengan Dukcapil dan telah dijelaskan bahwa pencatatan administrasi kependudukan awal tahun 1970-an dan saat menggunakan SIMDUK sebelum tahun 2004, semua penduduk yang lupa atau tidak tahu tanggal lahirnya, ditulis 31 Desember.

Sejak berlakunya SIAK tahun 2004, penduduk yang lupa atau tidak ingat tanggal lahirnya, ditulis 1 Juli.

"Kami juga sudah melakukan verifikasi faktual di tingkat KPU Kabupaten/Kota terhadap tiga kelompok data tersebut secara acak dan sederhana. Setiap KPU Kabupaten/Kota mengambil sampel dengan cara pengundian dihadiri perwakilan TKN 01, BPN 02, dan Bawaslu," ujar Viryan di Kantor KPU Pusat, Senin (15/4/2019).

Hasil verifikasi faktual dari total sampel 1.604 pemilih, sebanyak 1.405 (87,59 persen) ada dan data benar. Lalu 105 (6,55 persen) ada dan data diperbaiki, 74 (4,61 persen) ada dan data kependudukan belum cetak/hilang, 16 (1 persen) ada dan data tidak memenuhi syarat, 4 (0,25 persen) tidak ada dan data tidak memenuhi syarat.

Selain itu, KPU juga melakukan FGD dengan ahli demografi dan statistik dari Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Gajah Mada.

"Kami berkesimpulan, data pemilih 17,5 juta adalah wajar dan apa adanya karena regulasi atau kebijakan pencatatan sipil. Temuan lapangan menguatkan hal tersebut dari 1.604 sampel, 1.584 (98,75 persen) terverifikasi faktual ada orangnya. Sebanyak 20 sampel (1,25 persen) tidak ada orangnya/TMS (tidak memenuhi syarat) dan telah dicoret," paparnya.

Kemudian, terkait dugaan data pemilih usia unik (dianggap tidak wajar) sebanyak 325.257 pemilih (usia>90 tahun sebanyak 304.782 dan usia<17 tahun sebanyak 20.475) telah diselesaikan dengan memperbaiki terhadap kekeliruan entry elemen data dan pencoretan terhadap pemilih yang tidak memenuhi syarat.

Sedangkan data pemilih yang diduga invalid dan manipulatif, telah selesai diverifikasi baik secara pengolahan data mau pun secara faktual.

"Ternyata, terdapat data yang valid dan data dari BPN 02 keliru mengelompokkan kolom. Lalu, data diduga invalid dan manipulatif, pemilihnya ada namun terjadi kekeliruan dalam proses entry oleh jajaran KPU di lapangan, seperti entry data NKK di Majalengka dan Banyuwangi. Itu sudah diperbaiki," tegas Viryan.

Sementara itu, terkait data pemilih diduga ganda berdasarkan dokumen yang disampaikan tanggal 1 Maret 2019 sebanyak 6.169.895 telah dilakukan pengolahan data.

Hasilnya, BPN 02 tanggal 15 Maret 2019 telah menyerahkan dugaan data ganda by name sebanyak 3.165.093. Hasil pengecekan atas data ganda angka (1) tersebut hanya terdapat 2.673.855 pemilih dengan NIK dan NKK utuh.

Pada data 2,6 juta yang diserahkan BPN 02, terdapat 213.892 data yang terduplikasi lebih dari 1 kali, seperti 1 pemilih (a.n NURHAYATI) yang terduplikasi menjadi 1.050 pemilih, 1 pemilih (a.n. JUNAIDI) terduplikasi menjadi 705 pemilih.

Sebanyak 2.536.112 dugaan data ganda tersebut bukan dari data KPU atau ada pihak lain yang menggandakan karena setiap data pemilih KPU memiliki kode unik yang berbeda setiap pemilih (dp_id).

"Data pemilih diduga mengalami kegandaan hanya sebanyak 137.743 dengan perincian 74.464 NIK ada dalam DPTHP-2 dan 63.279 NIK tidak ada dalam DPTHP-2 yang ditetapkan oleh KPU," imbuhnya.

Penyelesaian akhir di 34 Provinsi, sambung Viryan, KPU sudah melakukan perbaikan data sebanyak 944.164 pemilih dan pencoretan data sebanyak 470.331 pemilih. (rid/tin/ipg)
Editor: Iping Supingah



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.