POLITIK

Ratu Adil Demo di Bawaslu Jatim Bawa 9 Tuntutan

Laporan Agung Hari Baskoro | Rabu, 15 Mei 2019 | 12:25 WIB
Sejumlah poster yang dibawa pendemo di Kantor Bawaslu Jatim, Jl. Tanggulangin No. 3, Surabaya, Rabu (15/5/2019). Foto: Baskoro suarasurabaya.net
suarasurabaya.net - Puluhan massa yang mengaku tergabung dalam Rakyat Bersatu untuk Pemilu Jujur dan Adil (Ratu Adil) menggelar aksi demo di depan gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim di Jl. Tanggulangin No.3, Surabaya, Rabu (15/5/2019). Mereka menuntut sembilan poin yang disebut sebagai sembilan amanat penderitaan rakyat.

Reni Widya Lestari Humas Aksi mengatakan, aksi mereka merupakan respon dari Pemilu yang mereka nilai terburuk selama pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Mereka mengklaim ada beberapa persoalan seperti kotak suara dari kardus, form C1 yang hilang, dan kecurangan lainnya.

Puluhan massa aksi ini menuntut penghentian situng KPU, audit investigatif terhadap KPU, audit anggaran pemilu oleh KPK, audit forensik DPT Pemilu, pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) meninggalnya petugas Pemilu, dan pembentukan Pansus kecurangan Pemilu oleh DPR RI.


Massa Ratu Adil menggelar aksi demo di depan gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim di Jl. Tanggulangin No.3, Surabaya, Rabu (15/5/2019). Foto: Baskoro suarasurabaya.net

Kemudian menghentikan kriminalisasi ulama dan tokoh masyarakat, mengusut keterlibatan ASN, BUMN, dan alat penegak hukum yang berpolitik, dan mendiskualifisi capres yang mempergunakan fasilitas negara dan menguntungkan dirinya. Terkait poin terakhir, Reni tidak secara gamblang mengatakan nomor urut paslon yang dimaksud.


"Ya silahkan menilai, masyarakat bisa menilai, siapa (calon presiden, red) yang mempergunakan fasilitas negara, dan diuntungkan," ujarnya singkat ketika ditemui di lokasi pada Rabu (15/5/2019).

Sebelumnya, pada Kamis (9/5/2019), aksi dengan tuntutan serupa juga digelar oleh Barisan Perempuan Jawa Timur Simpatik (BPJS) di depan Kantor KPU Surabaya. Pada saat itu, mereka menuntut penghentian situng KPU, mengusut tuntas kejahatan pemilu, mendesak pembentukan Pansus dan Tim Pencari Fakta Pemilu 2019.

Reni mengatakan, pihaknya masih menaruh harapan pada Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. Namun, jika lembaga ini dinilai tidak dapat menjalankan tugas dengan baik, mereka mengaku akan terus menggelar aksi turun jalan. (bas/ipg)
Editor: Iping Supingah



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.