POLITIK

DPR Sahkan RUU P2 APBN 2018 Jadi Undang-undang

Laporan Muchlis Fadjarudin | Selasa, 20 Agustus 2019 | 14:48 WIB
Suasana Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa. (20/8/2019). Foto: Faiz suarasurabaya.net
suarasurabaya.net - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2 APBN) tahun anggaran 2018 menjadi Undang-Undang.

Pengesahan UU P2 APBN dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Fadli Zon Wakil Ketua DPR RI.

Sebelum disahkan, rapat paripurna diawali dengan Laporan Badan Anggaran yang dibacakan oleh Teuku Riefky Harsya Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) fraksi Partai Demokrat.

Laporan Teuku Riefky Harsya tersebut mengenai hasil pembicaraan tingkat I pembahasan RUU tentang P2 APBN 2018.


Dari 10 fraksi di DPR, delapan diantaranya menyetujui. Sedang fraksi partai Gerindra belum dapat menyetujui, dan Fraksi PKS menerima tetapi dengan catatan.

"Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi Partai NasDem, dan Fraksi Partai Hanura menyetujui atau menerima RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam rapat paripurna hari ini untuk disahkan menjadi Undang-Undang," ujar Teuku Riefky dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa. (20/8/2019).

"Fraksi Partai Gerindra belum dapat ikut menyetujui pengesahan RUU P2 APBh TA 2018. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan minderheid nota (menerima dengan catatan) atas RUU P2 APBN TA 2018 untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat ll / Pengambilan Keputusan dalam rapat paripurna," jelasnya.

Setelah laporan Banggar selesai, Fadli Zon ketua rapat paripurna selanjutnya menanyakan persetujuan atas pengesahan RUU P2 APBN menjadi UU kepada seluruh anggota dewan, dan semuanya menyetujui.

"Apakah RUU tentang Pertangungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggatan 2018 dapat disetujui?" tanya Fadli yang disambut dengan kata setuju.(faz/rst)
Editor: Restu Indah



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.