POLITIK

Jokowi Akan Tegas Copot Menteri Yang Tidak Serius Kerja

Laporan Muchlis Fadjarudin | Minggu, 20 Oktober 2019 | 21:33 WIB
Joko Widodo Presiden saat pidato dalam sidang paripurna MPR RI pelantikan Presiden dan Wapres terpilih di gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Foto: MPR RI
suarasurabaya.net - Joko Widodo Presiden menginginkan menterinya nanti bisa mendobrak rutinitas kerja dan meningkatkan produktivitas.

Untuk itu, kata Presiden, menteri dan birokrat harus berorientasi pada hasil, bukan pada prosesnya.

"Sekali lagi, mendobrak rutinitas adalah satu hal. Meningkatkan produktivitas adalah hal lain yang menjadi prioritas. Jangan lagi kerja kita berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil yang nyata," ujar Jokowi saat pidato dalam sidang paripurna MPR RI pelantikan Presiden dan Wapres terpilih di gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Jokowi mengaku sering mengingatkan ke para menterinya bahwa tugas pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi membuat masyarakat menikmati pelayanan dan menikmati hasil pembangunan.


"Seringkali birokrasi melaporkan bahwa program sudah dijalankan, anggaran telah dibelanjakan, dan laporan akuntabilitas telah selesai. Kalau ditanya, jawabnya "Program sudah terlaksana Pak." Tetapi, setelah dicek di lapangan, setelah saya tanya ke rakyat, ternyata masyarakat belum menerima manfaat. Ternyata rakyat belum merasakan hasilnya," tegasnya.

Sekali lagi, kata Presiden yang utama itu bukan prosesnya, tetapi yang utama itu hasilnya.

"Cara mengeceknya itu mudah. Lihat saja ketika kita mengirim pesan melalui SMS atau WA. Ada sent, artinya telah terkirim. Ada delivered, artinya telah diterima. Tugas kita itu menjamin delivered, bukan hanya menjamin sent," kata Presiden.

Dia tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending-sending saja. Jokowi akan minta dan memaksa bahwa tugas birokrasi adalah making delivered. Tugas birokrasi itu menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan kalau potensi untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah sangat besar. Saat ini, Indonesia sedang berada di puncak bonus demografi, dimana penduduk usia produktif jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif. Ini adalah tantangan besar dan sekaligus juga sebuah kesempatan besar. Ini menjadi masalah besar jika tidak mampu menyediakan kesempatan kerja. Tapi akan menjadi kesempatan besar jika mampu membangun SDM yang unggul. Dengan didukung oleh ekosistem politik yang kondusif dan dengan ekosistem ekonomi yang kondusif.

Oleh karena itu, menurut Jokowi, lima tahun ke depan yang ingin dikerjakan, Pertama, pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama, dan membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan pemerintah. Itupun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan.

"Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri," kata Presiden.

Kedua, menurut Jokowi, pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan. Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Ketiga, segala bentuk kendala regulasi harus disederhanakan, harus dipotong atau dipangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar, yakni UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

"Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi," jelas dia.

Keempat, kata Jokowi, penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus dipangkas.

"Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," ujar Presiden.

Jokowi juga minta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan.

"Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot," jelasnya.

Pada akhirnya, kata Jokowi, yang kelima adalah transformasi ekonomi. Pemerintah harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.(faz/dwi)
Editor: Dwi Yuli Handayani



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.